News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pensiunan Disebut Bebani Negara, Menkeu Sri Mulyani Kena 'Tamparan Maut' dr Eva Chaniago

Pensiunan Disebut Bebani Negara, Menkeu Sri Mulyani Kena 'Tamparan Maut' dr Eva Chaniago

 

Kolase foto dr Eva Chaniago dan Menkeu Sri Mulyani

Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara, mendapat perlawanan dari warganet.

Salah satu kritik keras datang dari dr Eva Sri Diana Chaniago. Dokter yang juga aktivis sosial ini menyebut pejabat yang tidak amanah lah yang jadi beban rakyat dan negara.

"Pejabat tidak amanah yg jelas hanya jadi beban rakyat. Fasilitas negara dipakai untuk keluarga. Kerja tidak becus lebih banyak gaya ! Ini yg beban negara," tulis dr Eva di akun Twitter @DrEvaChaniago.

"Mereka Pensiunan sudah lebih dulu meminjamkan uang jerih payah mereka utk negara. Itu uang mereka yg dikembalikan scr cicil ya😡," lanjutnya.

'Tamparan Maut' dr Eva ternyata memantik respon yang sama dari warganet.

"Dana Haji saja yg nyata2 punya umat Islam, masih bernafsu dipergunakan, apalagi dana pensiun.. Rezim ini memang sdh tidak ada takut-takutnya sama sekali dengan rakyat, entah mungkin dalam perspektif mereka saat ini rakyat adalah sapi perah atau karena dianggap inlander saja!!.," ketus Nazlira.

"Aneh kok jd beban pensiun kan hak mereka yg telah ditabung aejak mulai kerja dan diaduransikan seharusnya uang ada sampai meninggal haknya eh si pejanat pakai uang asuransinutk goya goya berxina Astaqfirulloh ini negara......," sambung Atikah.

"Ttapii negara motong gaji kita minimal 300.000/bulan utk dana pensiun (TASPEN).
Misalkan aja jumlah PNS skrg 1juta orang, sebulan itu udah 300M disimpan. Jumlah PNS lebih dari itu. Dan bekerja kurang lebih 30 tahun. Kok bisa membebani? 🥲," tanya Irameo.

"Angkanya dari mana? Wong APBN saja cuma rp 3.000 trilyun. Pensiun PNS itu paling rp 30 juta setahun. Kalau sampai nyaris rp 3.000 trilyun, artinya ada hampir 100 juta pensiunan. Masuk akal tidak? Itu bohong besar!," protes Agus.

"Kecuali Apeng, Harun Masikhu dan makhluk sejenis, makanya para koruptor diganjar remisi ? Tidak membebani Negara. Tapi yg gajinya dipotong tiap bulan membebani ? Kenapa sih Indonesia hari ini dipaksakan logika terbalik ?," sindir Juan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin skema pensiunan segera diubah.

"Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN. Begitu pula dengan TNI dan Polri yang menggunakan skema sama namun dikelola oleh PT Asabri.

Namun, menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN. Kondisi tersebut dinilai membebani APBN dalam jangka panjang sebab dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu.

"Yang terjadi sekarang, ASN, TNI, POLRI memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan Asabri namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh," ujarnya.

"Ini tidak kesimetrian dan memang akan menimbulkan suatu resiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani berharap DPR bisa mendukung reformasi skema pensiunan PNS melalui menghasilkan produk Undang-Undang (UU) sebagai landasan hukum.

"Sampai sekarang kita belum memiliki UU pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk reformasi di bidang pensiunan di Indonesia," ucap Sri Mulyani. (wbc)

Tags

Loading...
Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.