Dukungan Jokowi 3 Periode Dibantah Anggota Apdesi, "Itu Klaim Sepihak Ketua Umum!"


AWAS IKLAN KHUSUS DEWASA!:
Loading...

  


Dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) terhadap wacana agar Presiden Jokowi menjabat selama tiga periode mendapatkan bantahan dari sejumlah anggotanya. Mereka menilai hal itu hanya sikap ketua umum mereka, Surta Wijaya, dan bukan sikap organisasi.

Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang Mas Kota menyatakan tidak mendukung wacana tersebut. Dia menyatakan ucapan Surta Wijaya itu sebagai klaim sepihak.

"Apdesi Kabupaten Tangerang tidak berpolitik dan tak ada dukungan 3 Periode pak Jokowi," ujarnya.

"Itu hanya pernyataan pribadi ketua umum, tidak mewakili Apdesi secara keseluruhan dan ketua umum kami mungkin lidahnya keseleo," kata Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang itu

Meskipun demikian, Mas Kota mempersilakan kepala desa di bawah naungannnya atau anggota Apdesi lainnya untuk menentukan langkah politiknya.

"Selama itu dari pribadi, bukan organisasi," ujarnya.

Hal senada dinyatakan Ketua Apdesi Kabupaten Bogor Tini Prihartini. Dia mengaku kaget ketika muncul dukungan terhadap wacana Presiden Jokowi 3 periode dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi di Senayan Selasa lalu.

Menurut Tini, penyampaian dukungan Apdesi kepada Joko Widodo untuk kembali menjabat presiden tiga periode itu di luar agenda dan kesepakatan seluruh anggota yang hadir. Tini menyebut, merkea tidak pernah membahas wacana tersebut sejak awal.

"Gak gitu. Gini, saya kan dari awal mengikuti rapat dan konsolidasi dari bawah, tingkat Provinsi hingga Pusat. Nah dari pertemuan-pertemuan itu, gak ada schedule beri dukungan jabatan presiden tiga periode. Kita hanya memberi apresiasi ke presiden karena merealisasi tuntutan kita," kata Tini kepada Tempo, Kamis 31 Maret 2022.

Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyatakan mereka akan melakukan deklarasi dukungan terhadap wacana Jokowi 3 periode usai hari raya Idul Fitri awal Mei mendatang. Meskipun demikian, Apdesi kubu Surta ini dianggap abal-abal karena tak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu disampaikan oleh kubu Arifin Abdul Majid yang menyatakan tak mendukung wacana tersebut.

Surta menyatakan bahwa dukungan itu murni aspirasi anggota mereka. Dia membantah Apdesi diperintahkan oleh pihak tertentu soal ini meskipun mengakui keberadaan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pembina. 



Baca Juga
AWAS IKLAN KHUSUS DEWASA!!!:
Loading...