Tragis! Ternyata Baliho Jokowi 3 Periode Belum Lunas, "Baru DP Rp150ribu, Orangnya Malah Ngilang"
Raut kegundahan terpancar dari wajah Fauzi. Ia termenung di sudut Kota Pekanbaru. Sesekali memandangi lalu lalang kendaraan yang lewat di depan.
Saat ditemui, Fauzi mengaku sedang menunggu seseorang.
"Iya bang. Aku nunggu orang yang katanya mau melunasi uang cetak dan pasang baliho itu bang," ujar Fauzi sambil menunjuk ke arah baliho bergambar Jokowi.
"Total biaya cetak dan pasangnya Rp7,5juta. Kemaren baru bayar DP Rp150ribu. Karena lagi butuh uang buat kebutuhan keluarga, kukerjakan saja bang. Tapi akhirnya malah begini," curhatnya.
"Janjinya hari ini dilunasi. Eh, orangnya malah ngilang. WA ku juga diblokir. Tega kali orang itu," sambungnya lagi.
Dari pantauan di lapangan, baliho atau spanduk Presiden Republik Indonesia kini mulai tersebar di beberapa titik di wilayah Kota Pekanbaru.
Dalam baliho bergambar Joko Widodo itu, bertuliskan rakyat butuh kerja nyata dan mendukung Presiden RI Joko Widodo yang sudah dua periode untuk lanjut ke tiga periode.
Selain itu, titik baliho Joko Widodo yang yang lain berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru dengan tulisan "Harapan Rakyat Indonesia".
Sedangkan untuk di perempatan lampu merah SKA Jalan Tuanku Tambusai, terpampang jelas wajah Joko Widodo dengan hastag #2024SetiaBersamaJokowi.
Banyaknya baliho Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode itu, sontak mendapat perhatian dari masyarakat Pekanbaru yang melintas.
Salah satunya Syukur, yang saat melintas di Jalan Tuanku Tambusai memberikan komentarnya saat melihat spanduk tersebut.
"Baru kali ini aja melihat spanduk yang meminta presiden untuk tiga periode, presiden sebelumnya gak pernah seperti ini," ujarnya (7/3/2022).
"Jika parpol tetap mendorong Joko Widodo dalam 3 periode, berarti mereka telah melanggar konstitusi," tambah Syukur saat berhenti di lampu merah.
Sebelumnya, sejumlah pengamat politik mengkritik sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal wacana penundaan Pemilu 2024. Baru-baru ini, Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa akan tunduk pada konstitusi, tapi tak bisa melarang wacana ini muncul di publik.
"Ini kan sebuah komentar atau pernyataan yang sebenarnya bersayap," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio, saat dihubungi, Minggu, 6 Maret 2022.
Hendri mengatakan semua orang sudah mengetahui kalau konstitusi dibuat oleh legislatif. Sedangkan, legislatif saat ini 70-an persen sudah dikuasai partai koalisi Istana. "Kalau kemudian dikatakan taat konstitusi, nanti kalau konstitusi berubah dia (Jokowi) ikut saja. Ini kan jadi pinjam tangan legislatif," kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno juga menyayangkan pernyataan terbaru Jokowi tersebut. Ia mempertanyakan kenapa Jokowi menjadi tidak "segalak dan setegas" saat merespon wacana masa jabatan presiden 3 periode.
Saat itu, kata Adi, Jokowi mengatakan ada yang cari muka dan ingin menjerumuskan dengan wacana masa jabatan 3 periode. "Tapi giliran penundaan Pemilu, kok sangat soft sekali, mengayun, berdalih atas nama demokrasi, menurut saya cukup bias," kata Adi.
(int/WBC)