News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Kisah Tragis PAN, “Koalisi Tanpa Keringat” yang Tak Dapat Jatah Menteri dan Kini Jadi Tumbal Jokowi

Kisah Tragis PAN, “Koalisi Tanpa Keringat” yang Tak Dapat Jatah Menteri dan Kini Jadi Tumbal Jokowi

 


Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu pengusul penundaan Pemilu 2024. Partai berlambang matahari putih ini merupakan partai koalisi yang tidak mendapat jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sama seperti di periode pertama Jokowi memimpin Indonesia, PAN bergabung ke koalisi setelah Jokowi resmi menjadi presiden. Saat Pilpres 2019, PAN mendukung pesaing Jokowi, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah berawal ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengikuti pertemuan antara Jokowi dan ketua-ketua umum partai koalisi pada Rabu (25/8/2021).

PAN kemudian menyatakan resmi bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah atas kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional II PAN yang berlangsung pada Selasa (31/8/2021).

Meski begitu, PAN sampai saat ini belum juga memperoleh kursi menteri di kabinet Jokowi.

Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi mengatakan, masuknya PAN dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin tidak serta mendapat akomodasi politik.

"Berbeda dengan parpol-parpol lain yang ikut 'berdarah-darah' mengusung Jokowi dari awal, tentu perlakuan Jokowi terhadap PAN bisa dipahami. PAN koalisi tanpa keringat," ujar Ari Juaedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Di periode pertama Jokowi, PAN juga melakukan manuver yang sama. Setelah mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014, PAN lalu merapat ke Pemerintahan Jokowi di tahun 2016.

Saat itu, PAN mendapat jatah satu kursi menteri. Elite PAN, Asman Abnur ditunjuk sebagai Menpan-RB pada reshuffle kabinet jilid II, Juli 2016. Asman Abnur menggantikan posisi yang ditinggalkan politikus Hanura Yuddy Chrisnandi.

Asman Abnur kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2018 lantaran manuver PAN yang kembali berpihak kepada pesaing Jokowi di Pilpres 2019.

Ketika itu, Amien Rais yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga.

Namun desakan kader agar PAN mendukung Pemerintahan Jokowi tak lagi bisa dibendung pada tahun 2021.

PAN sempat bergejolak hingga akhirnya Amien Rais tersingkir dari partai yang didirikannya itu. Kini Amien Rais mendirikan partai baru, yaitu Partai Ummat.

"DNA-nya PAN tidak mau lama-lama di luar ring kekuasaan akibat positioning PAN yang salah di era Amien Rais," ucap Ari.

Meski mengalami perpecahan demi untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, PAN belum juga mendapat jatah menteri dari Jokowi.

Menurut Ari, hal tersebut juga dikarenakan belum adanya posisi yang memungkinkan untuk diisi oleh kader PAN.

"Kue jabatan eksekutif demikian terbatas porsinya sementara parpol yang menginginkanya banyak. Postur kabinet yang semula ramping pun mengalami ekstens untuk menampung kader parpol pengusung dan relawan," tuturnya.

"Penciptaan posisi wakil menteri hendaknya dibaca sebagai bentuk akomodasi terhadap parpol dan relawan," lanjut Ari.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia ini menilai, balas jasa Jokowi kepada PAN akan diberikan lewat kekuasaan di luar jabatan menteri. Salah satunya, kata Ari, dengan penambahan posisi pimpinan di DPR yang berasal dari PAN.

"Tidak ada makan siang yg gratis apalagi dalam politik. Tentu dukungan PAN akan diakomodir dalam porsi lain," sebut dia.

"Misalnya tawaran duta besar, komisaris atau porsi jabatan di parlemen," imbuh Ari.


PAN ikut suarakan penundaan Pemilu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi salah satu ketum koalisi pendukung Jokowi yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

Penundaan pemilu ini bisa berdampak pada perpanjangan masa kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan sehari setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar kembali membuka wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan penundaan pemilu.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Wakil Ketua MPR itu menyebut ada 5 alasan yang mendasari mengapa Pemilu perlu dipertimbangkan diundur.

Kelima faktor itu adalah pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas pandemi.

Zulhas mengklaim keputusan PAN mendukung pengunduran pemilu ini diambil setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.

"Dalam konteks ini, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," ujar Zulhas. 

Dan keputusan tersebut bukan hanya mendapat reaksi keras dari luar, namun internal partai juga bergejolak. Bahkan banyak yang meyakini jika PAN hanya dijadikan tumbal Jokowi. (KMP)


Tags

Loading...
Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.