Kadesnya Dukung Jokowi 3 Periode, Warganya : Tolong Bilang ke Mereka, Kon**l!!!


AWAS IKLAN KHUSUS DEWASA!:
Loading...

 


Hingar bingar dukungan ribuan kades se-Indonesia yang ingin mendeklarasikan Jokowi 3 Periode ditanggapi warga di desa di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Warga membantah keras bahwa wacana tersebut merupakan aspirasi dari warga desa. 

"Suka-suka muncung orang itu aja bang. Muak pula aku lihat penjilat-penjilat itu," ujar Dedy (41), yang berprofesi sebagai petani 

"Kades kami saja jarang melihat kondisi warganya. Mentang-mentang sudah naik Pajero Sports. Padahal baru setahun jadi kades," tambah Dedy lagi.

Tak kalah pedas, Irwan malah menyebut kades yang menginginkan Jokowi 3 Periode dengan kata-kata kotor.

"Tolong Abang tuliskan ya. Bilang ke mereka semua itu, kont**l (alat kelamin pria, -red). Dulu ada yang mau ganti presiden, dibilang makar. Sekarang ada yang dukung 3 Periode, dibilang hati nurani rakyat," ceplos Irwan.

"Para kades itu enak, bisa korupsi. Kalau kami? Jangankan yang halal, yang haram saja susah," sambung warga Langkat yang baru kehilangan Ketua Apdesinya usai kena OTT KPK tersebut.


SANKSI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD YANG MELANGGAR LARANGAN TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTIS 

Pelanggaran terhadap larangan keterlibatan aparatur pemerintahan desa dalam politik praktis, dapat mengakibatkan yang bersangkutan  diberikan sanksi, mulai dari sanksi administrative, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap sampai dengan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. 

Berikut sanksi – sanksi yang bisa diberikan kepada Kepala Desa , perangkat desa dan BPD yang terlibat dalam politik praktis : 

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 

Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

 Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

 2. UU Nomor 6 Tahun 2016 

Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

 3. UU Nomor 7 Tahun 2017

 Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

 Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

 Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwa Kepala Desa, perangkat desa dan BPD diharapkan dapat bersikap netral dan tidak memihak dalam setiap gelaran pemilu maupaun pemilukada.

 Sikap netral tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalitas aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang pilihan politik mereka. 

Namun demikian Kepala Desa, perangkat desa dan BPD tetap memiliki hak pilih dalam pemilu ataupun pemilukada, yang mana hal tersebut telah dijamin oleh undang-undang. (wbc)

Baca Juga
AWAS IKLAN KHUSUS DEWASA!!!:
Loading...