News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Hasil Investigasi Kemendagri : Dana Desa Digunakan untuk Beli Mobil dan Nikah Lagi

Hasil Investigasi Kemendagri : Dana Desa Digunakan untuk Beli Mobil dan Nikah Lagi


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk memberikan porsi sebesar 3% dari total dana desa yang diperoleh tiap desa yang akan digunakan untuk biaya operasional perangkat desa.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi merespons permintaan Ketua DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya dalam acara silaturahmi di Istora Senayan, kompleks GBK, Selasa (29/3/2022).

"Pak Surta minta 'Pak Presiden, kalau bisa ya 4-5% dari total anggaran [untuk biaya operasional]," kata Jokowi menirukan permintaan Ketua DPP Apdesi.

"Saya katakan, 'Ndak, ndak, ndak'. Untuk yang pertama ya saya berikan 3%, nanti tahun berikut bisa ke 4-5%, Ini tolong dicatat," jelasnya.

Hal itu pula yang menjadi pemicu seluruh kepala desa yang ikut pertemuan kompak melanggar Undang-undang dengan mendorong Jokowi 3 Periode.

Padahal, selama ini kepala desa diketahui banyak yang menyelewengkan dana desa. 

Berdasarkan temuan Kementerian Dalam Negeri, dana desa malah dipergunakan untuk keperluan pribadi  mulai dari beli mobil baru hingga nikah lagi 

Fakta itu dikemukakan Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irawan. 

Ia menuturkan, ada beberapa modus dalam penggunaan dana desa yang tidak untuk peruntukannya. Berdasarkan hasil investigasi Kemendagri, Benni menyatakan adanya maladministrasi yang dilakukan pemerintahan desa termasuk pemerintahan daerah, dengan menggunakan untuk keperluan pribadi seperti beli mobil, atau biaya pernikahan.

"Penggunaannya macam-macam, ada yang dipakai untuk beli mobil, ada yang dipakai untuk nikah lagi," katanya.

Berdasarkan pemberitaan di berbagai media, hasil investigasi yang awalnya dipaparkan pada 2019 tersebut, terus terjadi hingga akhir 2021.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan, penyalahgunaan penggunaan dana desa terus berlanjut. Karena disinyalir, penggunaannya itu dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat provinsi.

"Macam-macam (penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan), di desa kecamatan, pendamping juga ada," ujarnya.

Oleh karena itu, Kemendagri bersama-sama dengan Pemerintahan Daerah (Pemda) melakukan upaya lanjutan untuk mencegah penggunaan dana desa yang tidak sesuai. (int)


Tags

Loading...
Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.