Jokowi Janji Relokasi Korban Erupsi Semeru, Warganet Ingatkan Korban Banjir Bekasi dan Gempa Lombok


Disisipkan di mana blok iklan akan ditampilkan:
Loading...


 Presiden Joko Widodo menjanjikan relokasi rumah warga yang terdampak akibat erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Jokowi mengaku mendapat laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang harus direlokasi. 

"Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan segera kita bangun. Saya kira semua sudah siap," kata Jokowi saat meninjau lokasi dampak erupsi, Selasa, 7 Desember 2021.

Namun warganet mengingatkan kembali pada janji-janji Jokowi yang belum dilaksanakan kepada korban bencana alam di beberapa daerah di Indonesia.

Contoh terdekat, korban banjir di Desa Sumberurip, Pabayuran Kabupaten Bekasi. Pasalnya, rumah mereka yang dijanjikan bakal dibangun, masih berbentuk kubangan sedalam 60 sentimeter.

Akibatnya, para korban banjir terpaksa masih menetap di lokasi pengungsian. Sebab, rumah mereka sudah rusak akibat terendam air akibat jebolnya tanggul Citarum.

"Saya berharap Pak Jokowi segera bangun rumah kami, sesuai janjinya saat datang ke sini," kata Onih (45 tahun), salah satu korban banjir Pabayuran, Maret 2021 lalu.

Hal senada juga dikatakan, warga lainnya Subandi. Menurut dia, ketika Presiden Jokowi datang, berjanji akan membangun rumah warga yang terkena banjir. "Tapi sampai sekarang belum ada pengerjaan," katanya.

Bahkan kata dia, warga meminta kepada Perum Jasa Tirta agar lahan yang menjadi kubangan akibat galian tanah untuk bisa dijadikan tanggul sementara. "Seharusnya diurug biar banjir tidak seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badam Permusyawaratan Desa (BPD) Sumber Urip Mamun mengatakan, lahan yang sudah digali untuk dijadikan tanggul sementara sudah minta diurug kembali. Sayangnya, sampai sekarang permintaan itu tidak ditanggapi.

Begiti juga dengan korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menagih realisasi janji bantuan pemerintahan Jokowi seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok.

"Kami butuh bukti, bukan janji," kata Kepala Desa (Kades) Jeringo, Sahril, ketika ditemui dirumahnya, Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 2019 lalu.

Sahril yang mewakili aspirasi warganya tidak mau dijadikan ajang politik oleh pemerintah pusat. Dia tidak mengharapkan, ketika mendekati Pemilihan Presiden RI, pemerintah pusat baru merealisasikan bantuan.

Dia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (korban gempa) sesuai dengan Inpres Nomor 5/2018 tersebut dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2/2018 tentang penggunaan dana siap pakai (DSP). (bbs)

Baca Juga
Disisipkan di mana blok iklan akan ditampilkan:
Loading...