Telak! Organisasi Internasional Bantah Jokowi : Semua Klaimnya Omong Kosong!!!


Loading...

 


Klaim-klaim Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan saat KTT PBB terkait perubahan iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, pada Senin (1/11) dianggap organisasi internasional yang memiliki cabang di puluhan negara, Greenpeace adalah hanya omong kosong.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik mengungkapkan klaim-klaim itu mulai dari transisi energi sampai keberhasilan menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga target rehabilitasi 600 hektare mangrove atau hutan bakau pada 2024 mendatang.

“Boleh dikatakan bahwa klaim-klaim Jokowi seluruhnya adalah omong kosong,” ucap Iqbal dalam konferensi pers Tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi di COP 26, Selasa (2/11).

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan, angka penurunan Karhutla sampai 82 persen di tahun 2020-2021 tidak bisa dianggap sebagai keberhasilan Jokowi. Sebab, penurunan angka Karhutla itu lebih banyak dipengaruhi faktor alam.

Begitu pun, kata Iqbal, pada tahun-tahun sebelumnya. Angka Kerhutla menurun cukup tinggi ketika musim-musim basah, yakni ketika curah hujan cukup tinggi.

“Di sini intervensi kebijakan terhadap kebakaran hutan itu tidak optimal, tapi betul-betul deforestasi turun saat musim basah. Artinya kebakaran hutan tidak bisa diklaim sebagai Jokowi sebagai keberhasilan,” katanya.

Iqbal juga menyebut klaim yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya merupakan data yang diambil sebagian atau `cherry picking`. Artinya, sambung dia, data tersebut tidak merepresentasikan kondisi dan situasi di Indonesia seutuhnya.

Belum lagi, kata Iqbal, karhutla yang terjadi masih di konsesi-konsesi yang sama seperti di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Ia mengatakan kebakaran terjadi di titik yang sama pada 2015, 2019, 2020, dan 2021 ini.

“Agak lucu kemudian Jokowi juga mengklaim bahwa tahun 2020-2021 bahwa terjadi angka bakaran hutan 82 persen. Ini adalah salah satu picking dari data yang tidak lengkap,” ujar Iqbal.

Terkait transisi energi, menurut Iqbal, Jokowi belum memperlihatkan kesungguhan dalam implementasinya. Salah satu yang disoroti Iqbal adalah penggunaan bahan bakar fosil dari batu bara.

Iqbal menyebut, Jokowi lewat Kementerian ESDM dan PLN masih akan membangun 13,8 giga bahan bakar listrik dari bahan bakar batu bara. Padahal, dalam pidatonya Jokowi menyebut akan beralih ke energi baru terbarukan (EBT).

“Ini penanda bahwa Indonesia tidak akan beralih dari industri ekstraktif, tidak akan berkontribusi secara nyata dan betul betul berkomitmen dalam menangani krisis iklim,” ujarnya.

Sementara itu terpisah, dalam keterangan resminya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad meminta setelah pidato di hadapan para pemimpin dunia saat COP26, Jokowi harus menunjukkan langkah-langkah yang tegas agar target itu tercapai.

“Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus tegas mengeluarkan kebijakan pembangunan – termasuk pemulihan ekonomi nasional – yang konsisten dengan agenda net sink FOLU dan tujuan untuk mengakhiri deforestasi pada 2030. Melindungi seluruh bentang hutan alam dan ekosistem gambut tersisa akan membantu Indonesia mencapai aspirasi tersebut. Saat ini masih ada 9,6 juta hektare bentang hutan alam tersisa yang belum terlindungi kebijakan penghentian pemberian izin baru dan oleh karenanya bisa terancam,” kata Nadia

“Selain itu, Presiden harus mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak masyarakat adat yang berada di garis depan perlindungan hutan alam tersisa, juga mengakselerasi dan memperkuat perhutanan sosial yang berpotensi berkontribusi hingga 34,6% terhadap target NDC dari pengurangan deforestasi,” imbuhnya.

Sumber: lawjustice


Baca Juga
Loading...