Niatnya Mau Jatuhkan Anies, PDIP - PSI dan BuzzeRp OD Kompak Nyebur ke Got Sambil Kejang-kejang


Loading...

 


Sikap tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak penggunaan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E secara otomatis ambyar alias sudah buyar mimpi Fraksi PDIP dan Fraksi PSI untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Secara kelembagaan, interpelasi sudah kandas," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Andi Syafrani dikutip dari RMOL, Rabu (1/9).

Menurut Andi, kemungkinan memang ada hambatan psikologis antara PSI dan PDIP dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sehingga wajar apabila publik melihat PSI dan PDIP menjadi fraksi-fraksi yang paling kritis dan keras dalam menyikapi setiap kebijakan Anies, termasuk dalam penyelenggaraan Formula E.

"Mungkin karena hambatan psikologis, komunikasi di antara mereka terhambat, sehingga PSI dan PDIP belum mendapatkan data-data tentang penyelenggaraan Formula E, seperti tentang sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraannya," kata Andi.

Namun, kata Andi, sepanjang pengamatannya, tidak ada masalah dengan penyelenggaraan Formula E. Karena jika saja tidak ada pandemi Covid-19, event itu telah diselenggarakan pada Juni 2020.

Andi juga mengingatkan jabatan Anies sebagai gubernur Jakarta periode 2017-2022, berakhir pada Oktober 2022.

"Kalau PSI dan PDIP memang ada niat untuk menjatuhkan Anies, sebaiknya dihentikan karena hanya menimbulkan instabilitas politik. PDIP dan PSI juga hendaknya lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding ego politik," demikian Andi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah lantas angkat suara terkait polemik tersebut.

Menurutnya, kedua partai ditengarai menjalin koalisi untuk mendapat perhatian dari publik.

"Kalau hanya PDIP-PSI (yang mengajukan interpelasi, red), ini jelas politis untuk popularitas," ucap Dedi Kurnia kepada GenPI.co, Rabu (1/9).

Dedi menjelaskan pengajuan hak interpelasi terlihat jelas tergesa-gesa dari PDIP dan PSI.

Daripada mengajukan interpelasi, kata dia, PSI dan PDIP lebih baik bekerja lebih baik menjadi pengawas.

"Interpelasi sangat politis dari kedua partai. Jadi, lebih terlihat sebagai upaya menekan Gubernur Anies," jelasnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Jakarta menegaskan menolak interpelasi dari PSI dan PDIP.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turun tangan dengan mengundang langsung jamuan makan malam kepada tujuh fraksi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan dan tujuh fraksi akan menolak hak interpelasi dari PDIP dan PSI.(*)

Baca Juga
Loading...