Bikin Hoax Anies Korupsi, Bacot BuzzeRp Kena Serangan Balik, Tapi Tetap Dungu...


Loading...

 

Anies korupsi

BuzzeRp masih bingung mengangkat prestasi junjungannya. Setelah sempat bangga dengan pertumbuhan ekonomi 7%, halusinasi buzzeRp sirna usai anggota DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto meragukannya 

“Angkanya benar, tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut. Karena masyarakat membandingkannya dengan situasi saat ini,” ujar Darmadi.

BuzzeRp yang mulai putus asa pun kembali kehobby lama, menyerang Anies Baswedan. Mirisnya, dengan narasi yang dangkal, mereka menyamakan kelebihan bayar di DKI Jakarta dengan korupsi. 

Untuk melawan kedunguan buzzeRp, warganet bernama Tatak Ujiyanti yang juga seorang pengacara membuat utas di twitter. Namun seperti biasa, buzzeRp tetap memegang teguh logika salahnya. Dan menikmati kedunguan unlimited.

Berikut utas yang ditulis @tatakujiyanti :

Menyamakan lebih bayar sama dg korupsi itu HOAX bin disinformasi. 

Bisa dicek via googling. Kita akan dg mudah cari hasil pemeriksaan BPK di pemda2, kementerian, & lbg dinyatakan kelebihan bayar. DKI di jaman Ahok juga pernah lebih bayar. Mau bilang semuanya korupsi?

1/ Sebenarnya tak ada prosedur yg salah dlm tender & jg tak ada bukti korupsi. Hy sj dlm temuan BPK diketahui harga yg ditawarkan ol pemenang tender (jg perusahaan pengikut tender lainnya) tyt lebih mahal dr harga pasar. Makanya disebut kelebihan bayar & uangnya hrs dikembalikan.

2/ Pd th 2019 kejadian sama tjd di Jawa Barat. BPK menemukan kerugian negara senilai Rp 26 miliar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar TA 2018. Ada kelebihan bayar & ada satuan harga yg dianggap terlalu tinggi oleh BPK.  

3/ Pada th 2020, BPK menemukan kasus sama di NTB. Pelaksanaan pembangunan gedung pelayanan Covid-19 & trauma center RSUD Pemprov NTB belum dapat dinilai kewajarannya & adanya kelebihan bayar. 

4/ Pada th 2020 BPK menemukan hal yg sama di Pemda2 Jateng. Ada soal kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tak sesuai spesifikasi, & ada kelebihan byr. Yg berpotensi merugikan negara sekitar Rp 15 Miliar. 

5/ Karena dlm organisasi pemerintah akan selalu saja ada kealpaan, keteledoran, kemalasan atau mgk ada jg yg berniat jahat, mk diperlukan pengawasan ketat. Audit laporan keuangan ol BPK inilah mrp salah satu cara mengawasi, untuk mencegah jk ada potensi kerugian negara.

6/ Tahun 2013 juga terjadi di Jakarta. Ada potensi kemahalan harga Rp 12.23 Miliar untuk pengadaan alat di Planetarium TIM.  https://t.co/jQGRbOOiFG

7/ Terhadap hasil audit spt itu, BPK biasanya hy meminta agar Pemda minta kembali kelebihan bayar krn harga hasil tender yg lbh mahal dr harga pasar. Apakah ada korupsi? Belum tentu. BPK jg tak berani simpulkan sbb butuh penyelidikan & alat bukti kuat utk buktikan adanya korupsi.

8/ Itu sebenarnya mirip kalau kita lg belanja barang. Bisa jadi orang yg kita suruh belanja malas membanding2kan harga shg kit dapat barang yg lebih mahal, bukan karena mengutip uang belanja. Kalau mau nuduh org tsb korupsi kt perlu buktinya kan.

9/ Nah kalau bagi BPK sih, sepanjang kelebihan bayar itu dikembalikan persoalan selesai. Pengembalian bisa dicicil, sepanjang uangnya kembali. Dan rule spt itu bukan special treatment untuk kasus mobil Damkar DKI spt yg diframing oleh sebagian netizen.

10/ Kalau ingin mengungkap apakah di kasus tsb ada indikasi korupsinya atau tidak maka penegak hukum (polisi/KPK) yg harus menyelidiki. Tapi jika kerugian negara telah dikembalikan (sesuai rekomendasi BPK) maka sudah tak bs masuk kategori korupsi sbg diatur oleh UU.

11/ Korupsi menurut UU Tipikor hrs penuhi unsur: mlawan HK, penyalahgunaan kewenangan/ kesempatan/ sarana, mperkaya diri sdr/org lain/korporasi, mrugikan keuangan/ perekonomian negara.

Kl lebih byr dikembalikan mk tak ada lg unsur mrugikan keuangan negara yg jd satu2nya indikasi

12/ Yang terbaru, proyek bansos Kementerian Sosial. Audit BPKP menyebutkan ada kelebihan bayar Rp 74 M. Yg kemarin ribut menuduh soal kelebihan bayar pembelian mobil Damkar di Dinas Gulkarmat DKI, apakah akan konsisten menyebut ini sbg korupsi juga? 

Baca Juga
Loading...