Telak! Sebut Pengadaan Alpalhankam Tak Gunakan APBN, Bacot Dahnil Ditampol Tere Liye


Loading...

 


Pernyataan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang mengatakan bahwa nanti pembelian alutsista tersebut tidak akan membebani APBN dan tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional, mendapat tanggapan serius dari penulis terkenal Tere Liye.

Dalam sebuah tulisan, Tere Liye bahkan menjabarkan secara rinci tentang bagaimana seharusnya penggunaan APBN secara transparan. 

Berikut tulisan Tere Liye yang menampar bacot Dahnil Anzar.


*Tolong diajarin dikit


1. Pengadaan Alpalhankam, Alutsista atau apalah istilahnya itu jelas akan membebani APBN. Mau dia dibayar pake utang kek, tukar beras kek, tukar singkong, itu 100% akan dibayar oleh negara. Dan itu masuk APBN. Elu kira bayar bunga dll tidak masuk APBN? Itu jelas akan membebani APBN. Jadi berhenti membuat pernyataan ngaco begini.


2. Kita memang butuh Alpalhankam, itu tidak perlu debat panjang lagi. BUTUH! Buat mengganti yg sudah 30, 40 tahun. Kasihan anak2 orang, bapak/ibunya, suami/istri yg harus masuk lambung kapal tua, naik pesawat tua, dan semua serba tua lainnya. End discussion, beli!


3. Nah, siapa yang tahu persis kebutuhannya? TNI. 

Berapa banyak? TNI yg tahu. Mereka yg tahu persis. Jadi libatkan mereka. Butuh apa. Tanya pilot2nya, tanya ABK kapal selam, dll. Tanya ke bawah. Tidak cukup tanya jenderalnya. Jangan sepihak saja Kementerian Pertahanan yg bikin. 

Bila perlu buat website, umumkan daftar apa saja yg mau dibeli. Rakyat bisa kritisi. Bisa ngasih masukan. Cantumkan calon produsen yg bikin itu alat dan senjata. Cantumkan harga, dll. 

Biar semua transparan dan akuntabel. Ini 1700 trilyun loh, masa' daftarnya tdk bisa dibuka. Rahasia negara? Demi keamanan negara? Karena itu alat militer? 

Hari gini, elu beli itu barang, intelijen semua dunia juga tahu. Kecuali elu bikin sendiri, bisa rahasia2an. Jadi mending dibuka saja buat rakyat. Negara lain juga tahu, no problem.


4. Dan ayolah, pastikan proses pembelian ini tidak melibatkan calo, makelar. Duh, Gusti kamu belanja di Shopee, Tokopedia, dapat diskon 10% saja nendang. Ini 1.700 trilyun, dapat diskon 10%? Kemana itu larinya diskon?

 Kalau beli sendiri di Shopee, Tokopedia sih santai, masuk kantong sendiri. Namanya uang sendiri. Tapi ini uang negara. Itu calo pesta pora kalau proyek ini dikasih ke mereka. 

Belum lagi resiko mark up, salah speks, salah beli. Jadi ayo, transparan dan akuntabel. Eksekutor pembelian ini negara. Bukan perusahaan yg direksi, komisarisnya diisi oleh anggota parpol. Ambyar


5. Terakhir, tolong ajarin dikit lah pejabat2 ini soal keuangan, akuntansi. Cukuplah komisaris2 BUMN yg entah tahu atau tidak soal laporan keuangan. 

Ajari mereka bahwa pembelian apapun yg dilakukan negara itu jelas membebani APBN. Kamu kira itu dibayar pakai duit pribadi pejabat? Kagak. Bahkan dinas2 ke Bali, rapat2 ke Bali, itu semua pakai uang negara.


1.700 trilyun itu banyak. E-KTP 6 trilyun saja yg bancakan sampai benjut segede bakpo. Jadi jangan jadikan bancakan 1700 trilyun ini.


*Tere Liye, penulis novel 'Negeri Para Bedebah'

Baca Juga
Loading...