Staf Ahli : Mayoritas Rakyat Puas dengan Jokowi, yang Nyinyir Hanya di Medsos
Staf ahli menteri bidang komunikasi dan media massa, Henri Subiakto menanggapi survey terbaru mengenai kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi.
"Jika riset lembaga-lembaga kredible ini akurat, berarti mayoritas rakyat Indonesia (+- 70%) puas dengan pemerintahan Jokowi Ma’ruf 2021. Jadi yg riuh nyinyir & nyerang di medsos itu hanyalah false truth, kegaduhan yg sengaja dibuat oleh akun-akun fake yang hasilnya tidak merefleksikan realitas," ujarnya.
Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo meningkat.
"Kepuasan terhadap Jokowi meningkat, publik bersimpati atas upaya pemerintah mengatasi COVID-19 dan masalah ekonomi," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 72,6 persen, naik tipis dari survei bulan Februari 2021 sebesar 70,3 persen.
"Jika dilihat sejak survei bulan Juni tahun lalu, tingkat kepuasan publik terus bergerak naik," tutur-nya.
Menurut Andreas, ketegasan pemerintah melarang mudik menjadi pilihan strategis agar lonjakan kasus COVID-19 seperti di India tidak terjadi di Indonesia.
Pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi untuk menyasar segmen masyarakat yang lebih luas.
Sebagai catatan, sejumlah negara di dunia sempat mengalami kesulitan karena embargo terhadap vaksin AstraZeneca. Indonesia nisbi cepat melaksanakan vaksinasi dan berhasil mengamankan stok vaksin khususnya Sinovac dari China.
Meskipun demikian masih ada 25,3 persen publik yang merasa tidak puas terhadap Jokowi. Itu pun turun dari survei bulan Februari 2021 sebesar 26,8 persen. Dampak pandemik terhadap ekonomi masih dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, ucap Andreas menjelaskan.
Pertumbuhan pada kuartal I/2021 diprediksi masih terkontraksi atau berada pada posisi negatif, meskipun bergerak naik dari kuartal sebelumnya.
Komunikasi publik dari pemerintah pun, kata Andreas, kerap tampak bertolak belakang dan membingungkan. Di satu sisi, pemerintah melarang mudik, tapi membolehkan berwisata.
Sebagai catatan, sebanyak 2,1 persen responden menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 15-22 April 2021, dengan sambungan telepon kepada 1200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
