Jangan Salah Sangka! Jokowi Ingin Rakyat Kritik Layanan Publik, Bukan Kritik Presiden


Loading...

 


Setiap perkataan dari seorang pemimpin, harus dicermati secara seksama dan dalam tempo yang selama-lamanya. Misalnya, kalau pemimpin menyebut ada data Rp11000 Triliun di kantong, bukan berarti uang sebesar itu memang ada.

Bisa saja cuma selembar kertas berisi tulisan "Data Uang Rp11000 triliun".

Begitu juga dengan berita yang menyebutkan Presiden minta kritikan masyarakat. Setelah dibaca pelan dan penuh penghayatan, ternyata beliau minta masyarakat kritik layanan publik. Bukan mengkritik kebijakan pemerintah. Apalagi mengkritik beliau sendiri.

Silahkan dicermati beritanya :

Presiden Jokowi ingin masyarakat lebih aktif dalam memberikan masukan hingga kritik berkaitan dengan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Apalagi,  jika ada potensi maladministrasi yang dilakukan sejumlah pihak di lembaga penyelenggara pelayanan publik. 

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di laporan tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin (8/2). 

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi malaadministrasi," kata Jokowi. 

"Dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan perbaikan," tambahnya.

Jokowi juga menjelaskan gambaran pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu,  perlu upaya agar pelayanan publik di Indonesia bisa lebih baik lagi.  

Salah satunya dengan mengubah pola pikir dari yang senang dilayani hingga mau melayani.

"Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani," ujarnya. 

Di samping itu, menurut Jokowi, harus ada perubahan model pelayanan birokrasi. Dia ingin semua dilakukan secara cepat dan lebih inovatif. 

"Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif," ujarnya. 

"Dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil," pungkasnya. (kmp)

Baca Juga
Loading...