Mahasiswa Bayaran Gelar Aksi, "Kami Dukung Bu Risma jadi Mensos 2 Periode!!!"


Loading...

 


Sejumlah mahasiswa yang tergabung ke dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi di depan Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat. Massa aksi meminta para dirjen di Kemensos mendukung setiap kebijakan Mensos Risma.


Rabu (6/1), terlihat sekitar 50 peserta aksi berkumpul di depan kantor Kemensos. Mereka membawa dua spanduk bertulisan 'Meminta jajaran Dirjen Kemensos untuk Mensupport Setiap Kebijakan dan Agenda Kemensos di Bawah Kepemimpinan Ibu Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T.'.


Albar selaku koordinator kapangan Kamerad menjelaskan mereka ingin mendukung kebijakan Risma sebagai Mensos. Pasalnya, menutur dia, ada dirjen Kemensos yang tidak sepakat dengan langkah-langkah Risma.


"Ada beberapa dirjen tidak sepakat dengan langkah-langkah Ibu Risma. Saya tidak bisa menyebutkan siapa, tapi insyaallah itu akan terbukti dengan sendirinya. Maka saya minta jajaran Kemensos itu harus mengikuti instruksi Bu Risma dan mendukung kegiatan Bu Risma," ujar Albar di lokasi.


"Tidak ada alasan untuk menolak langkah-langkah Ibu Risma sebagai Mensos. Kita mengambil pelajaran Mensos kemarin Juliari Batubara terindikasi kasus korupsi bansos. Maka hari ini Bu Risma ditunjuk sebagai pengganti Juliari Batubara. Kami yakin Ibu Risma mampu mengembalikan citra terbaik Kemensos ke depannya. Dan kami mendukung Bu Risma sebagai Mensos selama 2 periode," ucapnya.


Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menduga pendemo yang beraksi di depan Kemensos itu merupakan massa suruhan alias bayaran.


"Aneh kenapa para pendemo sampai lebih tahu dari dewan (DPR) bahwa para dirjen tidak sepakat dengan menteri (Mensos Risma)," kata Bukhori saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).


Bukhori heran dirinya tidak lebih tahu dari para pendemo yang beraksi di depan Kemensos. Dia pun menduga massa yang demo sebagai massa suruhan.


"Karena itu saya menduga itu hanya pendemo suruhan," ucapnya.


Ketua DPP PKS itu pun tidak ingin menanggapi lebih jauh terkait isu tersebut. Menurutnya jika persoalan dirjen itu benar, maka bisa diselesaikan secara internal Kemensos.


"Karena massa suruhan biar diselesaikan internal mereka," ujarnya.

Baca Juga
Loading...