Banjir Kalsel Mudah Teratasi Jika Jokowi Jadi Sekjen PBB
Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyalahkan curah hujan sebagai penyebab banjir Kalsel sepertinya masih terbilang wajar.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono nggak perlu naik pitam. Apalagi sampai mengusir orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Kisworo juga nggak perlu repot-repot menyarankan Jokowi untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH).
Karena presiden pilihan rakyat sudah punya beragam cara jitu untuk menyelesaikan banjir.
Seperti saat masih jadi Gubernur DKI Jakarta, solusi atasi banjir dan macet versi Jokowi adalah dengan menjadi presiden.
Jokowi mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi di Balaikota Jakarta, (24/3/2014) lalu seperti dikutip dari Kompas.com.
Dan sepertinya solusi yang cocok saat ini adalah menjadikan Jokowi sebagai Sekjen PBB. Jangankan banjir, ekonomi Indonesia pun segera meroket. Wuussshhh....
