Kunjungi Markas FPI, Kedubes Jerman Diperiksa Pemerintah, Jawabannya Nusuk Banget!!!
Kata 'Jerman' menjadi perhatian warganet dan dibahas lebih dari 19.000 tulisan pasca datangnya diplomat Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam (FPI) pada Sabtu (19/12/2020). Melalui Twitter, Kedubes Jerman menuliskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal dan tidak dapat ditawar.
Melalui akun Twitter resmi Kedutaan Besar Jerman menuliskan bahwa pandemi tidak berarti HAM seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul dapat ditindas.
"Selama krisis #COVID19,semua negara harus mngambil tindakan utk melindungi kesehatan umum, namun ini tdk berarti #HAM spt kebebasan berpendapat&berkumpul dpt ditindas selama pandemi. #HAM bersifat universal & tak dpt ditawar.Demi inilah ???????? dan mitra2nya bergerak #HumanRightsDay," tegas akun @KedubesJerman
Pada Minggu (20/12) sekitar pukul 16.00 WIB sore pihak Kemenlu RI memanggil Kedutaan Besar Jerman untuk Jerman terkait klaim FPI tersebut. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk meminta klarifikasi.
"Dirjen Amerop Kemlu atas instruksi Ibu Menlu telah memanggil ke Kemlu Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes Jerman," kata juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah melalui pesan singkat.
"Untuk memintakan klarifikasi," tambahnya.
Belakangan, Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman mengakui ada diplomatnya yang mendatangi markas FPI. Bagaimana penjelasannya?
Dalam keterangan tertulisnya, Kedubes Jerman mengatakan demonstrasi terjadi di sekitar gedung kedutaan sehingga Kedutaan Jerman merasa perlu memastikan kondisi. Kedutaan pun menjamin tidak ada niat politis apa pun atas kehadiran tersebut.
"Kedutaan Besar Jerman menyesalkan kesan yang ditimbulkan atas insiden tersebut, baik kepada publik maupun mitra kami di Indonesia. Kami menjamin tidak ada niat politik apa pun dalam kunjungan tersebut," demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar Jerman seperti dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (20/12).
Kedubes Jerman mengaku terus menjalin komunikasi dengan otoritas Indonesia. Kedubes Jerman menegaskan selalu berada di sisi pemerintah Indonesia.
"Dan kami yakin bahwa kami akan dapat mengklarifikasi ini dengan cara yang bisa dipahami oleh semua pihak. Kami tetap berada di sisi mitra Indonesia kami," lanjut pernyataan tersebut. (dtk)
