Warga Medan Tantang TNI Turunkan Spanduk PDIP, "Bikin Semak, Sudah Hampir Setahun!"


Loading...

 


Pencopotan baleho HRS di Jakarta oleh personil TNI oleh kesatuan Garnijun di Jakarta yang mendapat perintah dari Pangdam Jaya Mayjend Dudung Abdurrahman dan mendapat dukungan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendapat beragam pandangan dari public.


Dalam video yang beredar tersebut, dengan alasan bahwa memasang spanduk maupun baleho itu ada aturannya, baik itu izin dan pajaknya. 


Terlepas dari sosok HRS itu, NKRI ini mempunyai aturan dan siapapun yang melanggar Peraturan akan ditindak tegas.


Arifin, warga Medan, salah satu yang jengah dengan ketidak-adilan yang semakin marak di Indonesia.


"Terkait izin dan peraturan yang ditegaskan bahkan akan ditindak keras, bagaimana dengan bendera-bendera PDI-P yang telah terpasang dari bulan Juni dan Juli 2020 sampai saat ini oleh para Kader PDI-P dan hampir diseluruh wilayah Indonesia Ini?," tanya Arifin, pimred di salah satu media di Medan tersebut.


"Contohnya saja yang berada di Kota Medan. Pemasangan bendera PDI-P tersebut ada di pasang di pohon-pohon, tiang listrik, tiang telephone dan sebagainya. Dan ini sudah mengakibatkan pelaku lainnya berani melakukan hal yang sama. Sebab Bendera-bendera PDI-P tersebut tidak pernah mendapat larangan dari aparatur pemerintah manapun," terangnya lagi.


Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan no. 17 tahun 2019, Pemasangan bendera-bendera PDI-P tersebut sudah menyalahi. Baik terkait izinnya, pajaknya, tempat pemasangannya bahkan masa berlakunya. 


Sebab menurut Perwal no. 17 tahun 2019 masa berlakunya hanya maksimal 30 hari. Kenyataannya di lapangan sudah mencapai sekitar + 5 bulan.


 Dan tentu keraguan publik terkait ada izinnya, juga sudah jadi bahan pembicaraan. Apalagi terkait penegakkan peraturan.


Jadi kepada aparatur Negara baik, Pemko, Pemprov, Polri dan TNI harus mencopot semua bendera PDI-P yang telah terpasang selama beberapa bulan ini. Sebab NKRI ini bukan milik PDI-P saja.


 "NKRI milik semua Rakyat Indonesia baik yang masih tinggal di Indonesia mau pun WNI yang berdomisili di Luar Negara Indonesia. Jangan Tebang pilih," tegas Arifin. (mkc)


Rakyat berhak mendapatkan kepastian hukum bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kepada Aparat hukum Jangan menutup mata akan hal ini. ()

Loading...

Posting Komentar

0 Komentar