Ingatlah Wahai Para Penjilat!!! Anies Baswedan Bukan Tipe Pemimpin Asbun


Loading...

Sesuai prediksi, sehari setelah Gubernur Anies memutuskan PSBB total lagi untuk Jakarta, ruang publik langsung gaduh. Buzzer menghujat sekaligus mengolok-olok. Yang tak terduga, biang gaduhnya justeru Menteri Airlangga Hartarto.

Dia bikin konpers untuk menentang keputusan Anies. Dia bantah Anies tentang terbatasnya kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Kata Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, "Pemerintah tegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah punya dana cukup dan akan terus tambah kapasitas tempat tidur sesuai kebutuhan seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta."

Jadi menurut Hartarto, pemerintah banyak duit. Gak kekurangan duit. Bisa tambah ruang rawat pasien, bisa beli peralatan yang dibutuhkan...  Luar biasa. Padahal bukan rahasia insentif buat para nakes yang dijanjikan sangat telat dibayarkan.

Baiklah, pemerintah punya duit banyak dan bisa menambah kapasitas rumah sakit. Tapi bagaimana dengan dokternya, perawatnya, dan nakes lainnya. Bisa beli di toko?

Jumlah nakes terbatas. Itupun sudah lebih seratus dokter gugur. Entah berapa jumlahnya yang sakit kena covid, harus dirawat, harus istirahat. Begitu juga perawat.

Nakes sudah sangat kelelahan menjalankan tugas berat selama enam bulan pandemi. Kehilangan banyak waktu untuk bercengkrama hangat dengan keluarga. Nakes bukan robot. Bukan benda bernyawa tanpa hati.

Saya mem-follow banyak akun dokter. Saya baca curhatannya. Harapan dan kecemasannya. Kekecewaan dan kekesalannya. Sampai ada dokter yang bilang, "Kami bukan garda terdepan melawan covid. Tapi tumbal terdepan."

Dan Gubernur Anies Baswedan bukan tipe pemimpin asbun. Ia bicara dengan data. Ia mencerna masukan ilmuwan.  Ia bukan sekedar memahami kenyataan terbatasnya kemampuan rumah sakit, tapi menyelaminya.

Ia menetapkan kebijakan berdasarkan ilmu, sudah melalui kajian dan pertimbangan matang. Ia seorang goodbener yang peduli pada keselamatan warganya.

Hartarto ngotot sektor produktif harus jalan. Perkantoran buka. Mal buka. Semua buka. Tapi dengan protokol kesehatan ketat. Tak cukup hanya 11 sektor esensial yang dibolehkan Anies.

Apakah pernyataan-pernyataan Hartarto mewakili istana? Mengingat kata presiden, "tak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden." Ngototnya, seolah dia buta mata hati untuk menyadari lonjakan covid yang gawat. Sudah tembus 200 ribu pengidap covid di negeri ini.

Bukankah seharusnya Hartarto paham, bahwa kebijakan Anies sudah sesuai dengan arahan presiden. Sudah tegak lurus, seiring sejalan. Tegasnya, kebijakan Anies adalah bagian dari bentuk implementasi apa-apa yang dicanangkan Jokowi.

Kalau ada yang punya akses bicara pada presiden, tolong sampaikan: Pak Jokowi, panggil itu Airlangga Hartarto. Tegur dia, marahi keras sembari pukul lembut dengkulnya supaya mikir.

Dia belum paham arahan Bapak, bahwa fokus pemerintah dalam penanganan pandemi adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak boleh merestart ekonomi sebelum covid tertangani. Dia gak peduli nyawa rakyat, Pak.

Pak Jokowi, kalau ada rakyat yang dungu, itu wajar. Mungkin si rakyat tak punya kesempatan yang cukup untuk belajar. Tak berbahaya kalau ada rakyat yang dungu. Dampaknya sebatas keluarganya saja.Tapi menteri dungu? Dampaknya luas, bahkan keluar batas. Indonesia bakal susah naik kelas.

Apakah Hartarto sadar bahwa sikapnya sebagai elit penguasa terhadap covid sedang diawasi dunia? Jangan dikira kontroversinya akan luput dari mata dunia. Jangan-jangan, kalau sekarang baru 59 negara yang melokdon Indonesia, besok-besok jumlahnya akan bertambah. Gampang saja sih kalau mau lepas tangan. Tinggal bilang, "Semua salah Anies."

Kalau tak ada teguran pada Hartarto, tak ada klarifikasi dari istana, semua itu akan menjelaskan bahwa penyakit dari  rezim ini memang inkonsistensi. Jangan sampai nanti dikatakan, kalau Anies dengan kebijakannya berhasil meredam covid, "itu sudah sesuai arahan saya. Kalau gagal, "Saya sudah ingatkan melalui menteri."

Tetapi sepertinya Airlangga Hartarto tak akan ditegur. Kemarin, Jokowi di Bogor mengumpulkan orang media. Kepada para pemimpin redaksi, Jokowi bilang, sekarang yang efektif itu pembatasan skala mikro, bukan skala besar. Dia mengoreksi sendiri apa yang empat hari lalu dikemukakan. Inkonsistensi.

Sewaktu Anies ingin lokdon Jakarta, disodorkan PSBB. Kini Anies ingin PSBB, disodorkan PSSM. Entahlah.
Ya Allah, selamatkan bangsa ini...

Salam..
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar