Menurut BPS, Penghasilan Rp15.500/hari Belum Termasuk Miskin


Loading...
Indikator kemiskinam BPS

Perhitungan angka kemiskinan yang digunakan BPS pada Maret 2020 menggunakan garis kemiskinan Rp452.652 per kapita per bulan atau Rp15.088/hari. Atau jika anda berpenghasilan Rp15.500/hari, belum dianggap miskin oleh negara.

Sayangnya, dengan indikator yang sangat rendah seperti itu pun BPS mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78 persen.

Dilihat menurut provinsi, dampak COVID-19 yang baru terekam beberapa minggu dalam survei BPS Maret 2020 menunjukan hampir seluruh daerah mengalami kenaikan. Dari 34 provinsi, 22 diantaranya mengalami kenaikan tingkat kemiskinan.

Seluruh provinsi di Jawa mengalami kenaikan kemiskinan. Tertinggi di DKI Jakarta peningkatannya 1,11 persen poin (3,42 persen menjadi 4,53 persen).

Sementara itu indikator lain juga mencatatkan pemburukan. Indeks kedalaman kemiskinan yang menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami kenaikan dari 1,5 menjadi 1,61 poin.

Indeks keparahan kemiskinan yang mengukur ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin juga meningkat. Dari 0,36 poin menjadi 0,38 poin.

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin, berpendapat data kemiskinan Indonesia yang dicatat pemerintah naik 9,78 persen atau menjadi 26,42 juta jiwa jauh lebih rendah jika indikator penghitungan yang dipakai merunut patokan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Adapun dalam indikator yang dipakai PBB, orang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dolar AS per hari.

“Jadi kalau mengikuti indikator dari PBB, maka di atas 150 juta rakyat negeri ini yang miskin," ujar Din Syamsuddin dalam diskusi virtual, Kamis (13/8).

Terlebih lagi, lanjut mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu, pandemik virus corona baru (Covid-19) yang melanda Indonesia juga memperbesar dampak perekonomian masyarakat.

 "Dan ini semua semakin diperparah dengan pandemik Covid-19. Walaupun gelagat resesi ekonomi ini sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19 dan semakin diperburuk oleh pandemik Covid-19," ungkapnya.

"Dan kita menyaksikan tata kelola negara ini tidak cukup mampu untuk mengatasi itu semua," demikian Din Syamsuddin menambahkan.  (bbs
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar