Kacau! Demi Dukung Dinasti Politik, Jokowi Disamakan dengan Mantan Presiden AS


Loading...

Berbagai alibi digunakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan demi memuluskan dinasti politik yang sedang dibangun Joko Widodo.

Mulai dari tawaran jabatan dengan Achmad Purnomo yang terlempar karena pencalonan Gibran, hingga permainan kasar di Medan yang memakan korban kader loyal mereka, demi Bobby.

Kini partai itu berdalih, pencalonan terbuka untuk semua orang, termasuk anak dan menantu presiden. Preeettt!!!

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, kaderisasi yang paling efektif memang mesti dimulai dari keluarga. Prinsip itu bahkan dipedomani di seluruh dunia pendidikan, dan begitu pula dalam politik. Yang penting, katanya, saluran rekrutmen kader atau pencalonan terbuka dan transparan.

"Mas Gibran, misalnya, jelas adalah anak Presiden Jokowi. Tertuang di dalam konstitusi setiap warga negara punya hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Untuk itu proses itu dibuka oleh PDIP, yang penting seluruh calon tersebut, khususnya Mas Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," katanya, Kamis, 23 Juli 2020.

Hasto berdalih, di negara yang sistem demokrasinya sudah maju, umpama di Amerika Serikat, publik tak mempermasalahkan anggota keluarga pejabat mencalonkan sebagai pemimpin asalkan memang memiliki kemampuan dan kompetensi.

"Kalau kita lihat di negara-negara maju, yang menjadi contoh berkembangnya demokrasi, di Amerika Serikat, bagimana George Walker Bush (mantan presiden AS, yang merupakan anak presiden sebelumnya, George H. W. Bush) dalam jagat perpolitikan di Amerika. Demikian pula Kennedy. Jadi, itu merupakan hal yang sifatnya alamiah di dalam kehidupan politik," katanya.

Hal tersebut seperti meludah ke atas, kena wajahnya sendiri. Hasto tak sadar sudah membuat perbandingan yang berat sebelah. Bagaimana dia bisa menyamakan kualitas demokrasi serta kepemimpinan keluarga George Bush yang sedari kecil sudah digembleng, dengan penjual martabak galau yang awalnya menolak dinasti politik?

Lucunya, Hasto berpendapat, jika rakyat menginginkannya menjadi seorang pemimpin dan dipilih oleh mayoritas, tidak menjadi masalah. Dia seakan lupa persyaratan untuk mencalonkan diri adalah dukungan partai. Sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin petugas partai, bukan pelayan rakyat.

Dia juga mencontohkan kasus serupa dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan karena putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencalonkan sebagai wali kota.

“Jadi, bukan karena anak pejabat negara, kemudian hak politiknya tercabut. Yang penting rakyat menentukan dan punya kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujarnya.

Oalah pak... Lebih baik mencret aja dah...(ren)
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar