Sebut Sultan Hamid II Sebagai Pengkhianat, Ini Jejak Berdarah Hendropriyono!!!


Loading...
Jejak Berdarah Hendropriyono

Dunia maya di Tanah Air kembali digegerkan dengan adanya cuplikan video yang menampilkan wawancara diduga mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, yang mengatakan bahwa Sultan Hamid II adalah penghianat bangsa. Video yang berdurasi 6 menit tersebut juga diunggah ke YouTube Channel Agama Akal TV dengan sub judul "Pengkhianat, Kok Mau jadi Pahlawan? / Part 1 Hendropriyono."

"Kalau saya tidak berlebihan mengingatkan sejarah atau latar belakang Sultan Hamid II Alqadrie ini, dia adalah pengkhianat, bukan pejuang. Pengkhianat bangsa Indonesia," kata Hendropriyono di video itu, yang sebelumnya menyatakan gencarnya pesan lewat WhatsApp dan media sosial tentang pengusulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. 

Setelah beredarnya video tersebut, Ketua Yayasan Sultan Hamid II, Ansari Dimyati, langsung membuat bantahan dan klarifikasi bahwa pernyataan AM Hendropriyono yang disampaikan melalui video yang diunggah ke YouTube Channel Agama Akal TV tidak benar.

"Pernyataan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono,yang mengatakan bahwa Sultan Hamid II pengkhianat bangsa itu tidak benar, dan atas pernyataan tersebut mengundang reaksi warga Pontianak dan Kalimantan Barat," kata Ansari Dimyati kepada sejumlah wartawan pada Minggu, 14 Juni 2020, di Pontianak.

Ia melanjutkan bahwa Sultan Hamid II adalah seorang pejuang yang ikut mengisi kemerdekaan di negeri ini dan banyak jasa-jasa beliau yang telah disumbangkan untuk memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti kecintaannya terhadap Negara Indonesia Sultan Hamid II telah merancang lambang burung Garuda.

"Jadi tudingan mantan AM Hendropriyono yang mengatakan bahwa Sultan Hamid II adalah penghianat bangsa tidak benar. Karena kami memiliki bukti dan sejarah tentang Sultan Hamid II," tegas Ansari.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sy Amin Muhammad, menyayangkan pernyataan Hendropriyono itu, yang dikenal sebagai salah seorang tokoh nasional. "Seorang tokoh nasional seharusnya ketika menyampaikan pernyataan itu mempersatukan anak bangsa, bukan malah membuat provokasi sehingga membuat kegaduhan," ujar Amin.

Jejak Berdarah Hendropriyono

Abdullah Makhmud Hendropriyono, merupakan orang pertama di dunia yang dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Intelijen pada 7 Mei lalu. Pria kelahiran Yogyakarta, 7 Mei 1945 ini mengawali karir militernya sebagai Komandan Peleton dengan pangkat Letnan Dua Infantri di Komando Pasukan Sandi Yudha yang kini bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Ia kemudian menjadi Komandan Detasemen Tempur Para-Komando, Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Kodam Jaya (1986), Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung (1988-1991), Direktur Pengamanan VIP dan Obyek Vital, Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI (199I-1993). Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan Komandan Kodiklat TNI AD.
Di pemerintahan, Hendropriyono pernah memangku berbagai jabatan yang berturut-turut: Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia (1996-1998), Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII, Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi yang kemudian merangkap Menteri Tenaga Kerja. Pada periode tahun 2001-2004 sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Kabinet Gotong Royong.

Namun Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa Hendropriyono punya catatan hitam terkait kasus pelanggaran HAM saat di militer maupun ketika menjabat kepala BIN.

Menurut Kontras, saat menjabat sebagai Danrem 043/Garuda Hitam, Hendropriyono bersama pasukannya menyerang kelompok Warsidi di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 7 Februari 1989.

Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, 130 orang tewas, 77 orang terusir dari kampungnya, 53 orang dirampas kemerdekaannya, 45 orang disiksa, dan 229 orang dianiaya.

Hendro juga diduga terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004.

Semasa hidup, Munir mewakili ratusan keluarga korban Talangsari 1989. Dia juga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ketika Megawati menunjuk Hendropriyono sebagai Kepala BIN pada 2001.

Karena kasus itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta Pembunuhan Munir yang dalam laporan akhir merekomendasikan penyidikan terhadap Direktur Garuda Indra Setiawan, Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi PR, dan Kepala BIN AM Hendropriyono.

Dalam kasus Munir, Hendro sama sekali tak tersentuh alias tak ada penyidikan lebih lanjut terhadapnya atas kasus itu. (bbs)
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar