Perusahaan Indonesia Dipersulit Masuk ke China, Perusahaan China Bebas Masuk Indonesia


Loading...

Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khairul Mahalli meminta agar perwakilan Indonesia, seperti atase perdagangan, duta besar dan konjen Indonesia di Cina bisa melakukan lobi kepada Pemerintah Cina.

 Sebab jika perusahaan Indonesia mau masuk ke pasar Cina, harus terdaftar lebih dahulu di negeri tirai bambu itu.

Menurut Khairul kepada, Sabtu (27/6/2020), hal ini menimbulkan kendala bagi pengusaha Indonesia yang akan melakukan bisnis di Cina.

Sementara pengusaha asal Cina bebas melakukan aktivitasnya di Indonesia tanpa harus terdaftar lebih dahulu. “Ini kan diskriminasi,” katanya.

Oleh karena itu, Khairul berharap agar atase perdagangan maupun dubes dan konjen Indonesia di luar negeri bisa berperan sebagai pelobi sehingga kendala seperti yang terjadi di Cina dapat diatasi dengan baik.

Sekarang ini kata Khairul, di Kementerian Luar Negeri Indonesia ada yang disebut diplomasi ekonomi di mana tugas dan fungsi perwakilan Indonesia di luar negeri yang jumlahnya ratusan adalah marketer atau pemasar produk Indonesia.

Jadi selain atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), para dubes/konjen serta staf juga bertugas menawarkan produk Indonesia di luar negeri.”Jadi mereka tidak bisa lagi tinggal duduk manis seperti sebelumnya”kata Khairul.

Selain Cina, India juga dikeluhkan oleh pengusaha asal Indonesia. Menurut Khairul, banyak pelaku ekspor anggota GPEI yang mengeluhkan kebijakan pemerintah India terhadap produk pertanian dan perkebunan asal Indonesia.

Biji pinang misalnya kata Khairul, pemerintah India mengenakan pajak ekspor sebesar 150-200 %. Produk pertanian kita dipersulit masuk India dengan cara mengenakan pajak ekspor yang cukup tinggi sehingga kita tidak bisa langsung masuk ke India tetapi harus memakai trader ke pihak ketiga.

Di sini juga diperlukan peran atase perdagangan Indonesia plus dubes, konjen serta pihak swasta untuk melakukan lobi sehingga kendala dalam perdagangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. “Kita tidak bisa full berharap kepada pemerintah, tapi pihak swasta juga diharapkan peran sertanya,” tambah Khairul. (mbd)
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar