Menko PMK : Jangan Sampai Ada yang Protes, karena Presidennya Nggak Tau Apa-apa


Loading...

Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya adalah ketidaksinkronan data mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) di Jakarta.

Muhadjir mengatakan data dari RT/RW terkait warga yang berhak menerima bansos tidak dilaporkan. Menurut Muhadjir, hal itu bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat.

"Karena itu perorangan maka kemudian kita breakdown menjadi keluarga kemudian Kemenko PMK, pak mensos, melalui Mensos kita alokasikan 1,3 juta kepala keluarga yang akan kita supply, tetapi di lapangan ternyata bahwa bantuan gubernur itu sekadar untuk mengisi kekosongan pemerintah pusat mengisi, kan di lapangan jadi kacau kenapa? karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan Gubernur. Sementara RT/RW seperti Pak Djayadi sebut itu punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos tapi itu tidak dikirim ke Kemensos, ketika datang bantuan dari kita, yang tercatat tuntut supaya itu haknya, sementara yang didaftar tuntut juga, sudah didaftar kok nggak dikasih, bayangkan di lapangan," kata Muhadjir.

Muhadjir lantas meminta Anies untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untung saya menteri yang suka di lapangan, saya turun sendiri cek ke lapangan, kalau nggak itu, bukan apa, mungkin sudah terjadi keributan kericuhan di DKI gara-gara itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan," tutur Muhadjir.

"Karena itu kemarin saya jelaskan, ingatkan Pak Gubernur, Pak Gubernur kan ada kesepakatan itu rapat kabinet tidak begitu, Gubernur sanggup, DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan 2,5 juta, jadi jangan dirubah itu, kalau dirubah kacau, soal nilainya berbeda, bantuannya itu kita bicarakan teknis di lapangan, penjelasan ke masyarakat tapi jangan sampai yang sudah didaftar RT/RW ini nggak diberi ini bisa kacau nanti, RT/RW digebuki warga, kemudian warganya juga protes ke pemerintah pusat, pakai video yang maki-maki presiden, presidennya nggak tahu apa-apa," beber Muhadjir.
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar