Menteri Jokowi Kompak Serang Anies, Seolah-olah Anies Musuh Nomor 1 di Indonesia


Loading...
Menteri Jokowi Kompak Serang Anies

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beberapa kebijakan Pemprov DKI yang disorot antara lain: naturalisasi sungai, program rumah DP 0 rupiah, hingga revitalisasi Monas yang akhirnya dihentikan sementara.

Kritik pertama dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang mengaku kecewa lantaran sampai saat ini normalisasi sungai Ciliwung yang baru dikerjakan sepanjang 16 kilometer dari total 33 kilometer.

Apalagi Anies telah mengganti nama program tersebut dengan naturalisasi sungai. Meski program ini tetap jalan, tapi sejumlah wilayah DKI masih terus dilanda banjir. Sehingga Presiden Jokowi pun meminta Anies segera merampungkan program normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir.

Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno juga mengkritik proyek revitalisasi Monas yang tidak mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Semestinya, Anies sebagai gubernur DKI terlebih dahulu minta izin kepada Komisi Pengarah sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995 [PDF].

Berdasarkan Keppres 25/1995 ini, ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dijabat Menteri Negara Sekretaris Negara (Mensesneg). Sementara gubernur DKI ditempatkan sebagai Sekretaris Komisi Pengarah merangkap anggota.

Kritik terkait revitalisasi Monas ini tak hanya dilontarkan oleh Pratikno. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar juga menilai pengerjaan proyek itu tak sesuai prosedur. Apalagi dalam proses revitalisasi, Pemprov DKI telah menebang ratusan pohon yang ada di kawasan Monas.

Tak hanya itu, Siti Nurbaya juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta terancam dijatuhi sanksi terkait pengerjaan proyek itu.

Tak hanya proyek revitalisasi Monas dan normalisasi sungai, Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini juga mengkritik program andalan Anies, yaitu rumah DP 0 rupiah.

Erick bahkan menyebut program rumah murah dengan DP 0 rupiah ala Anies “tidak mendidik" lantaran generasi muda jadi tak terbiasa menabung dan bertanggung jawab.

Ia menilai masih lebih baik jika masyarakat memanfaatkan akses cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan jangka waktu 20-30 tahun. Cicilannya, menurut Erick, tak terlalu memberatkan.

“Ini tidak mendidik generasi muda kita untuk menabung," ucap Erick di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar