Di Jakarta : Trotoar Bisa Buat PKL, Di Jabar : PKL Dirazia, Didenda atau Dipenjara


Loading...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan trotoar di Jakarta memiliki multifungsi. Menurut Anies, trotoar tidak hanya digunakan untuk pejalan kaki.

"Ya jadi begini, trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu, untuk pejalan kaki tapi juga untuk yang lain. Dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri PUPR," kata Anies di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Anies mengungkapkan pihaknya akan menata trotoar Jakarta. Anies mengatakan jangan sampai trotoar Jakarta tidak merangkul kegiatan ekonomi pedagang kaki lima (PKL).

"Nah kita akan menata, tidak semua tempat nantinya dibagi antara pejalan kaki dengan kegiatan ekonomi. Nanti semuanya akan diatur, jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL, trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak," ujar Anies.

Anies membandingkannya dengan trotoar di kota-kota modern di dunia. Menurutnya, trotoar di kota modern dunia memiliki lebih dari satu tujuan peruntukan.

"Bahkan bukan hanya peraturan PUPR, di seluruh dunia, kota-kota modern juga trotoarnya digunakan untuk kegiatan yang multipurpose, bukan hanya single purpose. Itu akan ditentukan oleh ukurannya, oleh sifat wilayahnya," ucap Anies.

Lalu Anies bicara kegunaan trotoar tergantung kawasannya. Menurut Anies, dirinya mempunyai kewenangan atas itu dan berjanji akan mengatur hal tersebut.

"Wilayah yang 100% pemukiman perumahan, berbeda dengan trotoar dengan kawasan yang pertokoan, berbeda juga dengan kawasan yang 100% perkantoran, berbeda juga dengan tempat hiburan. Jadi yang disebut sebagai trotoar itu akan ditentukan pada kawasan, ukuran, dan dari situ akan dibagi. Nah untuk ini bisa berjalan dengan baik, harus ada ketentuan, gubernur mempunyai kewenangan untuk mengatur itu, nanti akan kita atur semua," imbuh Anies.

PKL di Jabar Dipenjara


Sulaiman (49) pedagang kaki lima (PKL) di Cirebon, Jawa Barat harus merasakan pengapnya penjara karena tak mampu membayar denda.

Warga Desa Dukuh Semar, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon itu ditahan hanya karena berjualan di atas trotoar. Saat itu, Sulaiman tidak mampu membayar denda sebesar Rp152.000.

Sejumlah rekan sesama PKL yang ikut menjemput bebasnya Sulaiman terlihat sangat terharu dengan nasib yang dialami rekannya itu.

Sulaiman mengatakan, kejadian itu berawal saat terjadi penertiban pada 13 Januari 2020. Saat itu, ada 17 PKL di kawasan Jalan Sudarsono tepatnya depan RSUD Gunung Jati yang terjaring razia penertiban.

Sulaiman yang berjualan menggunakan gerobak becak usang kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Cirebon.

“Saya diberi kertas tilang untuk penebusan nanti setelah sidang. Seminggu kemudian, sidang digelar. Semua teman saya waktu itu pada bayar denda. Saya sendiri yang tidak bayar denda. Alasannya, saya nggak punya duit jadi tidak bisa bayar denda sebesar Rp152.000,” katanya.

Sulaiman mengatakan, sebenarnya dirinya bisa saja tidak dipenjara jika saat itu mampu membayar denda, namun karena dia tidak memiliki uang akhirnya menerma sanksi berupa kurungan penjara selama tiga hari karena dianggap melanggar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016.

Meski pernah dipenjara, Sulaiman mengaku tidak kapok dan ingin tetap berjualan sebagai penjual minuman dan makanan ringan di trotoar jalan. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menyambung hidup dan membesarkan ketiga anaknya serta merawat istrinya yang sedang sakit.

Anak Sulaiman, Eka mengatakan, nasib yang dialami orang tuanya menjadi pelajaran dalam hidupnya terutama sesama PKL yang selama ini berjualan dan tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.

“Waktu denger bapak dipenjara karena tak bisa bayar denda sedih banget. Kebetulan saat itu, ibu juga lagi sakit,” katanya.
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar