Warga Sumut : Kami Ingin Pak Gatot Nurmantyo jadi Plt Gubernur!


Loading...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya mengusulkan agar plt gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara (Sumut) diisi dari perwira tinggi Polri atau TNI yang jabatannya setara pejabat eselon I.

Pertimbangannya adalah karena dua daerah itu punya kerawanan dari sisi stabilitas keamanan sehingga diperlukan plt gubernur dari kalangan Polri atau TNI.

Usulan tersebut ternyata juga mendapat penolakan dari warga Sumut. Bahkan tersebar di media sosial, sebuah viral yang menginginkan agar Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur Sumut.

"Jika boleh dari kalangan TNI/Polri aktif menjabat plt gubernur, kami ingin Pak Gatot Nurmantyo menjabar Plt Gubsu," tulis seorang netizen bernama Benny.

Ide tersebut langsung mendapat tanggapan positif dari netizen Sumut. Bahkan dibagikan hingga 1034 kali.

"Kalau Polri aktif bisa jadi Plt Gubernur, pasti Pak Gatot bisa juga," sambung Andre.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menentang rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ingin menempatkan dua perwira tinggi (pati) Polri menjadi penjabat gubernur atau pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Menurut Yusril, rencana Tjahjo tersebut berpotensi menubruk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

“Karena undang-undang menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas kepolisian,” kata Yusril di kantor DPP PBB, Jakarta, Minggu (28/1).

Yusril menjelaskan, anggota atau perwira polisi memang boleh merangkap jabatan di institusi lain. Namun, harus berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Intelijen Negara (BIN).

“Tapi kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian,” ujar Yusril.

Yusril menyarankan Tjahjo agar menunjuk pegawai negeri sipil Eselon I di lingkungan Kemendagri sebagai penjabat gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dan wilayah lainnya. Menurut Yusril, ada banyak PNS Eselon I seperti Direktur Jenderal, Staf Ahli Menteri, atau Kepala Badan yang dapat ditugaskan sebagai penjabat gubernur.

Apabila memang tidak mencukupi, lanjut Yusril, penjabat gubernur juga dapat ditugaskan kepada PNS Eselon I dari kementerian lain.

“Diambil dari Kementerian yang mengurusi administrasi pemerintah jadi agak lebih netral. Masih banyak kok,” kata Yusril. (bbs)
Loading...

Posting Komentar

0 Komentar